Seleksi Masuk CPNS Cuma Formalitas, Buntut-Buntutnya Uang Juga

Pakar Administrasi Negara dari Universitas Airlangga, Philipus M Hadjon, menegaskan, rendahnya kualitas penyelenggara negara disebabkan karena sistem rekrutmen yang tidak fair. Untuk masuk ke dalam struktur birokrasi, orang diharuskan membayar atau menyogok.“Walaupun ada ujian masuk untuk CPNS, hal itu hanya formalitas saja. Sistem seperti ini merusak negara kita. Jadi wajar penyelenggara negara seperti eksekutif, legislatif, serta lembaga tinggi negara bukan figur yang berkualitas. Mau masuk Bank Indonesia, kepolisian, PNS, hakim, jaksa dan lainnya, bahkan naik pangkat saja, harus membayar,” ujarnya ketika dihubungi SP, Selasa (24/7).

Dengan rekrutmen yang memakai sistem uang, lanjut Philipus, membuat penyelenggara negara itu akan berusaha mengembalikan dananya yang telah dikeluarkannya. Akhirnya hal itu menciptakan adanya korupsi.

Hal ini berbeda sekali dengan kualitas birokrasi dan penyelenggara negara di Jepang. Dalam merekrut hakim, Negeri Matahari itu wajib mencari 10 besar dari kampus terbaik. Jadi orientasinya pada kualitas dan diluar itu tidak akan direkrut.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang berdasarkan IPK minimal 3 dan harus mengeluarkan sejumlah uang.   Oleh karena itu, bila Indonesia ingin mendapatkan penyelenggara negara di birokrasi yang baik, maka perlu adanya standar rekrutmen, sehingga mendapatkan SDM terbaik. Setelah itu perlunya pembinaan pra jabatan dari segala aspek termasuk moral dan etika.

”Sistem rekrutmen harus dibenahi. CPNS tidak selalu harus menjadi PNS bila tidak memenuhi syarat, sehingga birokrasi yang duduk adalah SDM yang terbaik. Orang bodoh jangan jadi hakim dan jaksa karena akan menghadapi hukum negara dan jangan sampai hukum menjadi bobrok karena keputusannya,” ungkap dia.

Menurut guru besar Universitas Airlangga itu, sistem tersebutlah yang membuat SDM terbaik tidak mau masuk ke lingkungan birokrasi dan lebih memilih sektor swasta. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pula pada gagalnya manajemen negara yang dikelola oleh pemerintah dan DPR yang buruk dalam pembentukan UU.

Posted in: